Rabu 02 Nov 2016 13:51 WIB

Jokowi Turun Gunung, Partai Koalisi Pemerintah Dinilai tak Bekerja

Rep: Rahmat Fajar/ Red: Bilal Ramadhan
Pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti dalam diskusi terkait Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Setya Novanto di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (22/12).
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti dalam diskusi terkait Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Setya Novanto di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (22/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti memberikan beberapa catatan yang mengharuskan Presiden Joko Widodo belakangan ini aktif bersilaturrahmi dengan beberapa tokoh untuk kepentingan demo 4 November. Kunjungan presiden juga dinilai tidak luput kaitannya dengan Pilkada DKI Jakarta.

“Sikap diam presiden malah dibaca sebagai sikap berpihak. Ada keraguan bahwa Jokowi bersikap netral dalam hal ini,” ujar Ray di Jakarta, Rabu (2/11).

Ray menilai koalisi besar dilingkaran Jokowi tidak bekerja maksimal dalam menghadapi persoalan yang dihadapi Jokowi saat ini. Menurut Ray tidak tampak kerja dari koalisi partai politik pendukung pemerintah untuk membantu presiden dalam menghadapi permasalahan.

“Ujung-ujungnya harus presiden sendiri yang menangani dan terlibat langsung,” kata Ray.

Koalisi politik pendukung pemerintah, lanjut Ray, hanya lebih efektif bekerja jika berurusan dengan kekuasaan. Namun, tidak terlihat dalam menutupi kekurangan dalam hal kebijakan dan program politik presiden.

Ray menambahkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi tidak sendirinya menguatkan dukungan politik kepada Jokowi. Hal tersebut dapat dilihat dari publik yang menyebut Jokowi tidak bertindak tegas dalam kasus dugaan penistaan agama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.

Seperti diketahui, Jokowi mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Kemudian, Jokowi juga mengungdang tiga organisasi kemasyarakat yaitu Majlis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah ke Istana Presiden. Pertemuan tersebut mengundang pertanyaan publik karena dilakukan jelang demo  besar-besar 4 November terkait penistaan agama.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement