REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh pihak tidak saling mencurigai pertemuan politik yang dilakukan orang atau kelompok di luar kekuasaan. Terlebih jika pertemuan tersebut dikaitkan dengan kasus-kasus yang tengah menjadi perhatian publik seperti kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Hal itu disampaikan SBY menyangkut rencana unjuk rasa 4 November 2016 di Jakarta oleh sejumlah kelompok organisasi massa yang menuntut agar Basuki Tjahaja Purnama diproses secara hukum lantaran pernyataannya terkait surah al-Maidah ayat 51.
"Jangan kalau ada pertemuan politik yang di luar kekuasaan lantas dicurigai," ujar SBY dalam konferensi pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/2).
Presiden ke enam RI itu menjelaskan, sepekan terakhir situasi politik di negeri ini menghangat, bukan hanya di Jakarta, tapi juga di seluruh Tanah Air. Dia menyatakan bahwa masyarakat telah sama-sama menyaksikan pada beberapa hari belakangan ini banyak pertemuan politik dilakukan, misalnya, antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto, lalu dirinya (SBY) dengan Wapres Jusuf Kalla dan dengan Menko Polhukam Wiranto. "Dan banyak lagi pertemuan politik, termasuk statement yang dikeluarkan para tokoh politik," ujar SBY.
Dia menekankan, tentu intelijen harus akurat dalam menyikapi setiap situasi, termasuk pertemuan politik. Intelijen tidak boleh menjadi ngawur dan main tuduh. Menurutnya, banyak seruan agar unjuk rasa boleh dilakukan asalkan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dan perusakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
