REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Hifdzil Alim mengatakan, kasus korupsi anggaran pendidikan didominasi oleh kasus-kasus yang terjadi di daerah. Korupsi kerap terjadi baik provinsi ataupun kabupaten.
"Pemerintah harus memperkuat kekebalan tubuh dari ancaman bahaya penyakit korupsi," katanya dalam diskusi publik "Mencegah dan Melawan Korupsi di Dunia Pendidikan" di Kabupaten Bantul, DIY, Selasa (1/11).
Menurut dia, berdasarkan pemantauan ICW (Indonesian corruption watch) mengungkap bahwa sejak 2005 sampai 2016 terdapat 425 kasus korupsi terkait anggaran pendidikan dengan kerugian negara mencapai sebesar Rp1,3 triliun.
Bahkan, dari data ICW yang lain menyebut bahwa jumlah kasus korupsi anggaran pendidikan tidak mengalami tren peningkatan namun kerugian negara semakin meningkat signifikan setiap tahunnya.
"Pada umumnya modus korupsi para pelaku dalam kasus-kasus tersebut adalah dengan melakukan penggelapan terhadap dana BOS (bantuan operasional sekolah) dan DAK (dana alokasi khusus)," kata Hifdzil Alim.
Menurut dia, fakta lain juga menyebutkan bahwa sejak 2003 hingga 2013 tercatat bahwa provinsi Jawa Barat merupakan daerah dengan jumlah kasus korupsi anggaran pendidikan terbanyak dengan jumlah 33 kasus. "Namun peringkat atas dalam hal jumlah kerugian negara terbesar adalah Provinsi Banten dengan kerugian negara mencapai Rp209 miliar," katanya.
Hifdzil mengatakan, Bantul seb agai salah satu daerah di Indonesia juga memiliki potensi yang sama dengan daerah-daerah lain untuk terserang penyakit korupsi yang berkaitan dengan anggaran pendidikan. "Untuk itu Dewan Pendidikan merasa perlu segera melaksanakan diskusi publik untuk merumuskan solusi dan langkah-langkah nyata dalam rangka menanggulangani bahaya korupsi anggaran pendidikan di Bantul," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
