REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu soal stabilitas politik akan menjadi poin yang dibahas dalam paket kebijakan hukum. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pekan depan pemerintah akan menggelar rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk membahas persiapan diluncurkannya paket kebijakan hukum.
"Reformasi paket hukum akan dirapatkan pekan depan," ujarnya, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/10).
Selain soal stabilitas politik, menurut dia, paket kebijakan hukum tahap pertama juga akan berisi soal kebijakan untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia serta kebijakan yang berkaitan dengan kejahatan narkoba. Namun begitu, Pramono belum bisa menyebut kapan paket kebijakan hukum tersebut akan diluncurkan.
"Nanti baru akan ketahuan setelah dirapatkan," kata dia.
Berbicara terpisah, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengaku telah melakukan diskusi dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk membahas langkah-langkah reformasi hukum yang akan dilakukan di tubuh Polri. Menurut dia, langkah itu meliputi perbaikan dari sistem rekrutmen calon polisi, sertifikasi penyidik, sistem pengawasan pada penyidik internal hingga upaya untuk mencegah pungutan liar.
"Kita akan lakukan itu secara bertahap. Kita sudah tahu titik mana saja yang harus diperbaiki," kata Tito.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
