REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyatakan stok bantuan logistik untuk bencana telah habis. Sementara tahun anggaran 2016 masih tersisa tiga bulan. Hal ini dapat berdampak bagi daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, salah satunya Jawa Barat.

Meski demikian, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengaku tidak mempermasalahkan bantuan logistik Kemensos yang habis. Menurut Deddy masih ada dana bencana yang dianggarkan dalam APBD yang siap digunakan.

"Ada dana bencana APBD. Insya Allah masih bisa nanggung," katanya di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/9).

Ia mengatakan Pemprov Jawa Barat menganggarkan Rp 30 miliar untuk dana bencana. Anggaran ini telah masuk pada APBD Perubahan 2016 yang bisa digunakan hingga akhir tahun. Tentu saja, diharapkan tidak ada lagi bencana yang terjadi seperti di Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang.

"Ya jangan sampai ada bencana lagi," ucapnya.

Ia menyebutkan pemerintah pasti akan memberikan perhatian dan pedulinya ketika ada bencana yang terjadi di daerah. Tak hanya bantuan logistik tapi juga pembenahan jangka panjang.

Namun, Aher mengimbau pemerintah pusat tidak hanya peduli saat bencana sudah terjadi.  Justru pencegahan dengan menata kawasan rawan bencana yang harus diprioritaskan.

"Saya berharap pemerintah pusat serius membenahinya. Karena memang lahan yang rawan bencana banyak milik pusat seperti Perhutani, ataupun PTPN (PT Perkebunan Nasional)," ujarnya.

Sebelumnya Mensos Khofifah Indar Parawanda menatakan persediaan bantuan logistik bencana alam sudah habis. Di mana terakhir disalurkan untuk korban bencana banjir bandang di Garut dan Sumedang.

Menurutnya, sejak awal 2016 hingga saat ini, bantuan logistik berupa matras, bahan makanan, perlengkapan anak, dan perlengkapan keluarga telah disalurkan untuk banyak bencana alam, seperti banjir di Purworejo, tanah longsor di Banjarnegara, dan sejumlah bencana lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika