REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Bedah rumah menjadi salah satu program unggulan pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali. Pemerintah setempat mendata masih ada 1.600 rumah tidak layak huni yang dimiliki warga sangat miskin. Sejumlah rumah tersebut akan segera dibedah.
"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, ada 1.600 rumah tak layak huni perlu perbaikan," katanya, Senin (19/9).
Pemerintah Provinsi Bali, kata Pastika, telah menuntaskan 14 ribu unit bedah rumah selama tujuh tahun terakhir. Jika satu unit rata-rata membutuhkan biaya sekitar Rp 30 juta, maka total dana yang dikeluarkan sudah mencapai Rp 420 miliar.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, I Nyoman Wenten mengatakan, sisa rumah yang harus dibedah ditargetkan selesai akhir 2017. Wenten mengatakan, data 1.600 warga tersebut juga berdasarkan Tim Nasonal Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bali.
"Kami sudah meminta dinas sosial di kabupaten kota untuk memverifikasi data mereka. Jika di antaranya ada yang sudah mendapatkan bantuan bedah rumah, maka yang bersangkutan segera dikeluarkan dari data calon penerima program bedah rumah," katanya.
Pemerintah provinsi setiap tahunnya rata-rata mengalokasikan anggaran untuk dua ribu unit program bedah rumah. Jumlah ini tidak termasuk bedah rumah yang merupakan bantuan dana program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Bali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
