REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Massa dari Gerakan Rebut Jakarta Selamatkan Indonesia (GERAK'S Indonesia) berharap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak memberikan dukungan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebab GERAK'S menilai Ahok telah banyak menelikung prinsip dan subtansi cita-cita Soekarno dan pendiri bangsa lainnya.
Pernyataan tersebut disampaikan GERAK'S Indonesia saat demonstrasi di depan kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (29/8). Gerakan tersebut di antaranya terdiri dari aktifis mahasiswa, komunitas warga Jakarta korban penggusuran, intelektual, tokoh masyarakat tingkat RT dan RW, komunitas nelayan dan kalangan profesional.
Koordinator lapangan Nanang, Djamaludin mengatakan, terdapat beberapa alasan menolak Ahok maju kembali sebagai calon gubernur DKI Jakarta yaitu karena antiwong cilik dan kaum marhaen. Hal tersebut terbukti dengan penggusuran yang sering dilakukan Ahok.
"Ahok membangun oligarki kekuasaan yang berbahaya bagi masa depan rakyat," kata Nanang, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin. Kebijakan yang dikeluarkan Ahok lebih berpihak kepada penguasa modal.
Selain itu, status Ahok dalam beberapa kasus seperti pembelian lahan RS Sumber Waras, kasus reklamasi, dan pembelian tanah di Jakarta Barat, juga belum jelas. Nanang melanjutkan, Ahok dinilai sebagai pemimpin plin-plan. Terbukti Ahok yang memilih maju Pilkada DKI Jakarta melalui Parpol bukan lagi dari jalur independen.
Ahok juga tidak menjadikan kepentingan nasional sebagai agenda utama dalam menjalankan pemerintahan di DKI Jakarta. Ahok dinilai berada di luar arus utama pemikiran Bung Karno. "Ahok berpotensi menyulut konflik sosial pribumi dan nonpribumi," ujarnya.
Di samping itu, kata Nanang, mantan bupati Belitung Timur itu juga kerap menggunakan kekuasaan untuk melanggar ketentuan hukum yang ada. Kasus besar yang diklaim mereka melibatkan Ahok juga tak lepas dari kekuasaan yang ia gunakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
