REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta masyarakat bersikap kritis terhadap setiap informasi yang menyebar cepat di media sosial karena tidak seluruhnya kredibel sebagai acuan informasi.
"Harus cek dan cek lagi dulu. Jangan langsung percaya dengan informasi yang menyebar di media sosial," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti dalam acara Editors Meeting bertajuk 'Untuk Publik Demi Republik', di Yogyakarta, Kamis (18/8).
Menurut Niken, seiring terus berkembang teknologi informasi, jejaring media sosial seolah memiliki pengaruh yang tidak kalah kuat dengan media mainstream atau konvensional seperti koran, televisi dan radio karena hampir sebagian besar masyarakat saat ini memiliki akun media sosial.
"Seringkali masyarakat langsung percaya karena persebaran informasi di media sosial lebih cepat, meski belum disertai dengan cek dan cek ulang lagi," kata dia.
Padahal, menurut Niken, tidak jarang persebaran informasi di media sosial dimanfaatkan oknum tertentu untuk tujuan negatif. Seperti dalam konteks kasus kerusuhan di Tanjung Balai, menurut Niken, juga tidak luput dari peran media sosial yang menyebarkan propaganda atau informasi provokatif.
"Tidak semua orang menggunakan media sosial untuk kebaikan. Bahkan orang yang ada di Jakarta bisa memprovokasi masyarakat di Tanjung Balai melalui media sosial," ujarnya.
Sedangkan pengamat media sosial Nukman Luthfie berharap di tengah karut marut informasi dan gagasan yang tersebar liar di media sosial, justru media mainstream sebagai penyebar informasi resmi mampu menjadi penengah sebagai acuan informasi terpercaya bagi masyarakat.
Karena itu, ia justru berharap media mainstream juga ikut hadir dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pendistribusian informasi. "Di tengah pertikaian informasi di media soasial, media mainstream bisa hadir sebagai patokan informasi paling sahih," kata Nukman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika