REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rencananya bakal menggusur permukiman warga di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, dalam bulan ini. Namun, rencana tersebut menuai reaksi keras dari masyarakat setempat.
Berdasarkan pantauan pada Selasa (9/8), di RT 06/12 Bukit Duri telah terpasang spanduk berisi kalimat-kalimat penolakan warga atas rencana penggusuran oleh Pemprov DKI.
"Kampung Bukit Duri dalam sengketa perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tanah ini tanah perjuangan. Warga tolak rusunawa, tolak normalisasi, tolak penggusuran. Hormati UUD 1945!" begitu bunyi kalimat yang di spanduk tersebut.
Ketua RT 06/12 Bukit Duri, Mulyadi (43 tahun) menuturkan, Pemda DKI beberapa waktu lalu berusaha membujuk warganya agar mau pindah ke Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Rawa Bebek di Jakarta Timur. Akan tetapi, bujukan tersebut ditolak warganya karena gugatan mereka terkait penggusuran Bukit Duri telah diterima oleh majelis hakim PN Jakarta Pusat.
"Pemda DKI secara diam-diam juga mulai membagikan formulir pendaftaran untuk pindah ke Rusunawa Rawa Bebek kepada beberapa warga di RT lainnya. Di antaranya RT 05, 09, 10, dan 15," kata Mulaydi kepada Republika.co.id, Selasa (9/8).
Salah satu warga RT 06/12 Bukit Duri, Suharti (36) mengatakan, tidak ada satu pun warga yang tinggal di RT-nya yang menerima dipindahkan ke Rusunawa Rawa Bebek. "Kami yang tinggal di RT 06 semuanya menolak rusunawa. Karena kalau kami terima, itu berarti kami tidak konsisten dengan gugatan yang kami ajukan ke PN Jakpus. Pemprov DKI enggak boleh maksa," ujar Suharti.
Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebelumnya mengatakan, akan tetap menggusur permukiman warga Bukit Duri dalam bulan ini. Menurut mantan bupati Belitung Timur itu, penggusuran tersebut merupakan bagian dari proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Ia menilai normalisasi dibutuhkan untuk mengatasi banjir di Ibu Kota.
"Kami menyiapkan instruksi gubernur (untuk penggusuran warga Bukit Duri). Saya harap, habis 17 Agustus ini (rumah-rumah warga di sana) sudah bisa dibongkar," kata Ahok di Balai Kota, pekan lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika