REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah segera melakukan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab masih ada Rp 214 triliun dana APBD kabupaten/kota per Juni 2016 yang mengendap di bank.
Jokowi pun secara blak-blakan menyebutkan daftar pemerintah daerah beserta nominal APBD yang masih mengendap di bank di depan para kepala daerah yang menghadiri Rakornas Tim Pengendali Inflasi Daerah di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (4/8). Salah satu yang kena sindir Jokowi adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Pak Ahok, uangnya gede tapi menyimpannya (mengendap di bank) juga gede. Ada Rp 13,9 triliun. Ini harus dikeluarkan," tegasnya.
Selain DKI Jakarta, Jokowi juga menyebutkan beberapa daerah lainnya. Jokowi menyebutkan Provinsi Jabar dana mengendapnya tercatat sebesar Rp 8,03 triliun, Jatim Rp 3,9 triliun, Riau Rp 2,86 triliun, Bali Rp 1,4 triliun dan Papua Rp 2,59 triliun.
Tidak hanya provinsi, Jokowi juga menyebutkan nama pemerintah kabupaten dan kota yang masih mengendapkan APBD-nya. Misalnya adalah Kabupaten Bogor yang diketahui masih menyimpan dana sebesar Rp 1,9 triliun, Bandung Rp 1,6 triliun, Bekasi Rp 1,5 triliun, Kediri Rp 1,39 triliun.
"Tolong keluarkan uang itu tapi ikuti prosedur. Bukan langsung keluar," ujarnya.
Jokowi mengingatkan penyerapan APBD sangat penting untuk menggerakkan ekonomi di daerah. Jokowi ingin agar penyerapan anggaran di daerah dilakukan secepat mungkin sejak awal tahun.
"Karena uang itu akan beredar dan akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
