REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta disarankan duduk bersama guna meluruskan perbedaan pandangan soal angka kemiskinan di DKI Jakarta. Keduanya dapat membuka data yang dimiliki masing-masing dan juga hal-hal apa saja yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Mana yang belum tersentuh, mana yang kurang, saya rasa perlu untuk duduk bersama," ujar koordinator Muda Mudi Ahok, Ivanhoe Semen kepada Republika.co.id, Jumat (22/7).

Menurut dia, program-progam Ahok saat ini sudah sangat berpihak pada masyarakt miskin. Misalnya mulai dari pendidikan gratis, kesehatan gratis, bahkan hingga biaya pemakaman. "Dari mulai lahir sampai meninggal sudah diperhatikan," kata dia.

Saat ini, kata Ivanhoe, permasalahannya adalah terkait keterampilan kerja, khususnya dari para pendatang yang mengadu nasib di ibu kota. Hal itu harus dibarengi dengan keterampilan kerja. Pasalnya jika tidak, maka akan susah mendapatkan lapangan pekerjaan. Apalagi persaingan di ibu kota luar biasa ketat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertanyakan data BPS DKI Jakarta yang menyatakan jumlah penduduk miskin di Jakarta mengalami kenaikan. Ahok tak percaya dengan survei yang dilakukan BPS untuk mendata penduduk miskin. Menurut Ahok, BPS harus mendata seluruh warga DKI yang memiliki KTP Jakarta. Dia mengklaim sudah banyak warga yang kurang mampu namun kini kondisi perekonomianya sudah membaik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika