REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, pemerintah khususnya di jajaran Kementerian Dalam Negeri sudah mempersiapkan secara maksimal pelaksanaan arus mudik lebaran Idul Fitri 1437 Hijriah.
Namun, karena banyaknya warga yang ingin mudik menggunakan kendaraan lewat jalan tol, maka terjadilah kemacetan di sepanjang jalur Pantai Utara Jawa (Pantura) yang mengakibatkan terjadinya belasan korban jiwa. Pemerintah pun tak bisa melarang warga untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi.
“Ya ini kalau ada musibah ya itu bagian dari musibah, kita ikut berduka, ikut menyesal. Saya yakin ini bagian untuk evaluasi pemerintah pusat dan daerah supaya bisa lebih mengoptimalkan di tahun yang akan datang,” kata Tjahjo, Senin (11/7).
Terkait tudingan karena Pemerintah Daerah kurang tanggap dalam menghadapi arus mudik kali ini, Mendagri mempertanyakan tudingan tersebut.
“Daerah bisanya apa? Daerah mengkoordinasi dan menyiapkan. Desa, kelurahan, kecamatan yang dipinggir Pantura semua 24 jam. Satpol PP-nya siap, Puskesmas-nya 24 jam, itu yang disiapkan. Dan semua, komunikasi dengan Polres setempat, dengan Kodim, dengan DLLAJR, dengan Perhubungan, semua. Semua juga termasuk radiogram kami yang kedua juga, termasuk SMS untuk melaksanakan apa yang menjadi instruksi Kementerian Perhubungan , Kementerian PUPR, kemudian Jasa Marga , semua sudah,” tegasnya dikutip dari setkab.go.id.
Menurut Mendagri, guna perbaikan ke depan dalam mengelola perjalanan mudik lebaran, maka sesuai arahan Presiden adalah mempercepat pembangunan tol, double track jalur kereta api, hingga perbaikan pantura dan jalan selatan serta jalur alternatif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
