REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, opsi pengerahan pasukan militer untuk membebaskan tujuh WNI anak buah kapal (ABK) yang disandera kelompok bersenjata Filipina sejak 21 Juni, masih dikesampingkan.
"Kami masih melakukan perundingan untuk memilih opsi mana yang terbaik untuk dilakukan, tetapi opsi militer masih kami kesampingkan," kata dia seusair rapat tentang "crisis centre" untuk pembebasan sandera di Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat malam.
Berdasarkan pembicaraan antarmenteri Indonesia dan Filipina, dalam hal ini menteri pertahanan dan menteri luar negeri, kedua belah pihak sepakat untuk mempercayakan upaya pembebasan sandera kepada pemerintah baru Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte.
Tidak seperti sikap pemerintahan sebelumnya, Presiden Duterte disebut akan lebih mengedepankan kerja sama dengan pimpinan Moro National Liberation Front (MNLF) Nur Misuari untuk bernegosiasi dengan kelompok penyandera Abu Sayyaf.
"Misuari mungkin yang akan membantu menyelesaikan masalah dengan kelompok Abu Sayyaf," tutur Luhut.
Mengenai keberadaan ketujuh WNI ABK, ia mengaku tidak ingin berspekulasi untuk menghormati kebijakan dan kinerja pemerintah serta intelijen Filipina, namun Luhut memastikan bahwa mereka semua dalam kondisi sehat.
"Ada beberapa informasi tetapi kita belum ingin membuka semua kepada media karena menyangkut keselamatan WNI," ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang juga ditemui usai rapat mengatakan bahwa tujuh WNI ABK Tugboat Charles 001 dan kapal tongkang Robby 152, terpisah keberadaannya.
Jika sebelumnya Ryamizard menyebut ketujuhnya berada di wilayah Panamao, Pulau Jolo, kini tiga diantaranya telah dipindahkan ke selatan yakni di Pulau Lapac. Kedua pulau tersebut merupakan bagian dari Kepulauan Sulu yang terletak di selatan Filipina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika