REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemprov DKI Jakarta akan fokus operasi pasar di rumah susun yaitu warga yang sudah memegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) agar tepat sasaran.
"Karena warga yang di rusun sama yang pemegang KJP itu kan dianggap kelas menengah ke bawah. Karena yang di rusun sudah punya kartu identitas bank kalau di pasar belinya nontunai," kata Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok di Jakarta, Jumat (6/3).
Operasi pasar yang paling siap dan dilakukannya dengan menggunakan pembayaran nontunai adalah di rusun dan para pemegang KJP. Ahok menginginkan di Jakarta dikendalikan dengan menggunakan pembayaran nontunai, agar subisidinya gampang.
"Contoh kamu pengen nontunai, saya bisa nggak hari ini yang Ultah tanggal 3 gratis naik bus atau gratis masuk Ancol, langsung sistem saya ditempelkan kartu dan dapat dilihat data sesuai KTP," kata Ahok.
Selain itu, pada hari ini Pemprov DKI memberikan potongan harga 50 persen kalau membeli daging untuk yang berusia 50 tahun ke atas. Dengan menggunakan sistem maka sudah dapat diketahui sesuai KTP.
Ahok sebelumnya menyatakan bahwa operasi pasar yang biasa dilakukan seperti menjelang bulan Ramadhan tidak sesuai sasaran. "Kita banyak operasi pasar, tapi nggak sesuai sasaran. Pemerintah melaksanakan operasi pasar naik-turun, dan kadang lepas kadang nggak, itu bahaya," katanya.
"Sebaiknya," kata dia melanjutkan, "operasi pasar itu dilaksanakan setiap hari dan harus jelas sasaran melaksanakan operasi pasar."