REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama-nama yang masuk dalam kepengurusan Partai Golkar periode 2016-2019 telah diumumkan oleh Ketua Harian Nurdin Halid, di DPP Partai Golkar, Senin (30/5).
Diantara 247 nama yang diumumkan oleh Golkar, masih terdapat nama kader yang pernah tersangkut pada perkara hukum. Antara lain Fahd El Fouz menjabat sebagai Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga dan Sigit Haryo Wibisono sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Timur.
Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyai mengatakan sejak awal beredar nama-nama bermasalah masuk kepengurusan, pihaknya sudah mengingatkan agar tim formatur lebih teliti untuk memilih nama.
Menurutnya, pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) di Bali beberapa waktu lalu adalah untuk tetap membuat Golkar eksis menghadapi pertarungan politik yang akan datang.
Namun sebelum diumumkan ke publik oleh tim formatur, beberapa nama yang pernah tersangkut kasus hukum dimasukkan dalam kepengurusan. Hal ini membuat internal Golkar terjadi perdebatan. Yorrys menegaskan, pembicaraan di internal Golkar juga menyangkut soal nama kader yang bermasalah.
"Jangan sampai terkesan bahwa Golkar menjadi tempat berlindung para koruptor," ujarnya di DPP Partai Golkar, Senin (30/5).
Ia melanjutkan, terlebih kasus-kasus yang menimpa kader-kader bermasalah tersebut masih dapat diingat oleh masyarakat. Yorrys menegaskan, meskipun sudah menyampaikan perihal kader bermasalah yang dimasukkan dalam susunan kepengurusan, namun hak penyusunan kepengurusan berada di tim formatur.
Hal tersebut sudah disepakati saat Munaslub kemarin. Kader Golkar yang tidak masuk dalam jajaran tim formatur hanya berhak untuk mengingatkan, tapi tidak dapat membatalkan nama kader yang sudah terbentuk.
"Saya harapkan ke depan Golkar harus lebih teliti, apalagi kita harus tahu bahwa kita memberikan dukungan kepada pemerintah," ujarnya.
Yorrys menambahkan, jangan sampai kondisi Golkar yang diisi oleh kader yang pernah bermasalah ini membebani kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Sebab, kata dia, harusnya kepengurusan di partai berlambang Pohon Beringin ini tidak ada nama yang tersangkut kasus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
