REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional Bambang Sudibyo mengatakan kesenjangan kesejahteraan perlu dikendalikan agar indeks rasio gini Indonesia dapat ditekan turun dari 0,40.
"Angka 0,40 sejak 2010 melampaui ambang batas kewajaran nasional. Ini artinya 1 persen golongan terkaya menguasai 40 persen kekayaan nasional," kata Bambang lewat keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan Presiden ke-2 Soeharto yang memimpin Indonesia selama 32 tahun secara otoriter dan dekat dengan kroni-kroni konglomerat dapat menahan rasio gini di angka 0,35. Dengan kata lain, ada yang keliru dalam desain pembangunan ekonomi dan sosial selama era reformasi.
"Kesenjangan adalah 'sunnatullah', tetapi perlu dikendalikan agar tidak ekstrim dan menimbulkan masalah sosial. Indonesia perlu belajar dari Jerman, Australia, Korea Selatan, Taiwan dan Prancis yang bisa maju dengan kesenjangan relatif wajar," ucapnya.
Untuk itu, kata dia, kehadiran zakat sangat penting untuk menekan rasio gini Indonesia yang belakangan bertambah. Terlebih jika zakat dikelola dengan baik maka bisa menjadi pilar penting ekonomi umat untuk memoderasikan kesenjangan sosial.
Penelitian BAZNAS-IPB yang didasarkan pada Produk Domestik Bruto(PDB) 2010, potensi zakat di Indonesa adalah Rp217 triliun. Jika diperkirakan, potensi zakat 2015 maka akan mencapai Rp286 triliun. Sementara itu, potensi zakat dari perusahaan swasta dan BUMN di tahun 2015 adalah Rp131,4 triliun.
"Namun, zakat masih merupakan rukun Islam yang paling diabaikan. Padahal dalam Al Quran, perintah mendirikan shalat hampir selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat, diulang dalam 32 ayat dan surat Al Ma'un mengecam keras shalat yang tidak berbuah kesalihan sosial," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika