REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Masalah kesenjangan, khususnya sosial dan akses harus dihadapi anak-anak muda di berbagai daerah untuk bisa maju, berdaya, dan memiliki peran publik. Kondisi itu mengakibatkan terhambatnya kesempatan anak muda untuk bisa lebih berkontribusi memajukan lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

"Anak-anak muda di berbagai daerah sebenarnya isunya adalah kesenjangan akses, akses anak-anak muda untuk maju dan berkembang secara inklusif tidak tersebar secara merata. Jika ada sangat jarang, terkonsentrasi hanya pada sebagian kecil stratum sosial, khususnya kalangan keluarga pembesar," kata Ketua Perkumpulan Kader Bangsa, Dimas Oky Nugroho dalam siaran pers di Jakarta, Senin (4/12/2023).

Dimas menjelaskan, problem kesenjangan sosial dan akses yang dihadapi para pemuda untuk maju dan berkembang sesuai minat dan bakat, seharusnya bisa diatasi. Caranya dengan berbagi kesempatan dan skema program pemberdayaan pemerintah pusat maupun daerah, serta kerja sama pemerintah dengan pihak swasta.

Sayangnya, seringkali buruknya sosialisasi, implementasi, dan masih adanya budaya korupsi dan nepotisme, membuat hal itu sulit terwujud. Dia pun menyebut, kesenjangan sosial dan akses sebenarnya merupakan masalah struktural sekaligus kultural.

"Ini disebabkan antara lain mulai dari birokrasi yang tidak efektif bahkan korup dan nepotis, juga budaya politik, termasuk menguatnya fenomena elitisme dan politik dinasti, serta oligarki yang cenderung menutup kesempatan dan ruang anak muda  untuk maju dan berkembang," ucap Dimas saat menjadi pembicara acara Tanwir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ke-XXXII di Jakarta, Sabtu (2/12/2023).

Menurut Dimas, bahkan di sebagian kalangan, terkadang pilihannya tidak banyak, yaitu sukses sekalian atau gagal sama sekali. Dia menilai, kondisi itu jelas tidak adil. "Mata rantai kesenjangan itu harus kita putus secara bersama. Menurut founding father kita, negara ini adalah milik anak bangsa, bukan negara milik 'anak-mantu'," kata eks staf khusus kantor kepresidenan tersebut

Dimas menyebut, Indonesia adalah negara republik milik rakyat, bukan punya penguasa atau pengusaha oligarki. Dia pun mengajak pimpinan IMM dari seluruh daerah untuk selalu setia pada cita-cita republik dan mendukung kemajuan anak-anak bangsa.

"IMM sebagai lembaga atau organisasi pengkaderan yang mencetak pemimpin yang hebat harus ikut terlibat berjuang memutus mata rantai kesenjangan ini, karena selama ini negara kurang hadir secara serius untuk anak-anak muda dalam berproses," kata Dimas.

Dia pun menyentil, majunya Gibran pada Pilpres 2024 tidak bisa disamakan dengan perjuangan anak muda. Hal itu karena Gibran hadir tanpa melewati yang namanya proses seleksi. "Majunya Gibran sebagai cawapres hanyalah agenda elite, agenda anaknya presiden saat ini dan hal itu sama sekali tidak menyentuh aspek perjuangan anak-anak muda secara substansial dan inklusif," ujar Dimas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika