Ahad 01 May 2016 20:33 WIB

Pemprov Sumsel Jamin tak ada PHK Massal

Rep: Maspril Aries/ Red: Maman Sudiaman
Demo buruh (ilustrasi) (Antara/R. Rekotomo)
Demo buruh (ilustrasi) (Antara/R. Rekotomo)

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day pada 1 Mei 2016 di Sumatera Selatan (Sumsel) peringatan tidak hanya dilakukan di alam terbuka dengan berunjuk rasa. Sebaliknya, aksi juga berlangsung di bawah tenda dengan menghadirkan pejabat Pemerintah Provinsi Sumsel, yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Mukti Sulaiman dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel Sumarjono Saragih.

Para buruh yang tergabung dalam Konferensi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Ahad (1/5) memperingati perayaan hari buruh tanpa unjuk rasa di bawah tenda di halaman gedung DPRD Provinsi Sumsel di jalan Kapten A Rivai, Palembang.

Sekda Mukti Sulaiman di hadapan ratusan buruh yang hadir menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan menjamin tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap tenaga kerja di daerah ini.

“Memang kita sangat khawatir akan terjadinya PHK massal di Sumatera Selatan akibat memburuknya perekonomian. Kalau ada PHK biasa silahkan saja, mungkin pekerja itu bandel, nakal, tidak disiplin atau menggunakan  narkoba. Itu sah-sah saja,” kata Mukti Sulaiman.

Mukti Sulaiman juga menegaskan, “PHK massal Insya Allah tidak akan terjadi di Sumatera Selatan. Gubernur Alex Noerdin sudah mewanti-wanti jangan sampai ada PHK. Pemerintah saat ini untuk mendukung kesejahteraan para pekerja telah mengeluarkan 12 paket kebijakan,” katanya.

Salah satu paket tersebut menurut Sekda Sumsel, adalah mempermudah proses perizinan yang harus cepat dan tepat. “Pemerintah provinsi terus meyakinkan investor bahwa dengan berinvestasi ke Sumatera Selatan itu aman,” ujarnya.

Selain itu, menurut Mukti Sulaiman, pemerintahsudah menyediakan Rp 5.000 triliun selama lima tahun ke depan untuk peningkatkan infrastruktur. “Tujuannya apabila infrastruktur bagus tentunya akan berdampak pada cost produksi perusahaan bisa lebih murah,” katanya.

Sekda Sumsel juga menjelaskan, Pemprov Sumsel juga tengah melakukan upaya hilirisasi produksi perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, dan karet. “Seperti untuk produksi karet yang akan digunakan sebagai campuran aspal untuk pembangunan jalan,” katanya.

Ketua Apindo Sumsel Sumarjono Saragih mengatakan, “Saat ini upah pekerja di Sumatera Selatan merupakan yang tertinggi di Pulau Sumatera dan di Indonesia kita berada di peringkat ke delapan. Hal ini patut disyukuri oleh teman-teman para buruh di Sumater Selatan,” ujarnya. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement