REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan kerjasama dengan PT BNI Tbk untuk meningkatkan kualitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Nota kesepahaman ditandatangani oleh Sekjen Kemendes PDTT dan Wakil Direktur PT BNI Tbk di Jakarta, Selasa (19/4).
“Kita membutuhkan support dari perbankan untuk tumbuh dan mendukung aktifitas Bumdes dan Bumades (Badan Usaha Bersama Milik Desa). Ini akan betul-betul menjadi mitra dari sisi finansial, sisi lainnya agar Bumdes bisa tumbuh berkembang,” ujar Sekjen Kemendes PDTT, Anwar Sanusi.
Hingga saat ini, BUMDes yang telah terbentuk sebanyak 12 ribu BUMDes. Menurutnya, BUMDes akan menjadi payung yang akan digunakan desa, dalam berbagai aktifitas ekonomi desa. BNI dalam hal ini, berperan sebagai pengelolaa keuangan dan KUR. “Ada dukungan KUR menjadi injeksi untuk tumbuh dan berkembangnya ekonomi desa,” ujarnya.
Sanusi mengatakan, upaya kerjasama tersebut telah melalui beberapa kali penjajakan hingga akhirnya memutuskan bahwa BNI adalah mitra yang tepat. Kerjasama tersebut juga dilakukan, dalam rangka mewujudkan nawacita ke 3 pemerintah yakni membangun Indonesia dari pinggiran.
“Ketika kita mengemban amanat baru yakni Undang-Undang desa, kita diberi tanggungjawab untuk mengentaskan 122 daerah tertinggal. Kita juga punya amanat undang-undang transmigrasi,” ujarnya.
Menurutnya, transmigrasi adalah program yang mengutamakan pembangunan daerah pinggiran. Program tersebut telah menciptakan 619 kawasan transmigrasi. Transmigrasi dlam hal ini, telah menjadi ikon dalam rangka peningkatan kesejahteraan melalui pendistribusian masyarakat menjadi lebih teratur.
“Kami melihat kerjasama ini karena telah menemukan titik urgensi. Di satu sisi untuk mengemban mandat terkait pedesaan, transmigrasi, dan daerah tertinggal. Apalagi, hampir 60 persen desa masuk kawasan tertinggal. Untuk menjalankan program-program ini kita memerlukan pihak perbankan. Dengan kebersamaan kita bisa atasi masalah dengan lebih baik,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Direktur BNI, Suprajarto menjelaskan, kerjasama tersebut akan mendorong BUMDes untuk menjadi wadah penyaluran dana desa. Selain menjadi agen bank, BUMDes juga diproyeksikan untuk menjadi penyalur KUR (Kredit Usaha Rakyat).
“Kita bentuk akan bentuk sistem dan kebutuhan lainnya. Ketika BUMDes jadi agen BNI, bisa dimanfaatkan untuk bisnis dan sebagainya,” ujarnya.
Suprajarto juga mengucapkan terimakasih kepada Kemendes PDTT, yang telah memberikan kepercayaan untuk menjalin kerjasama tersebut. Menurutnya, akan banyak hal yang dapat dilakukan atas kerjasama tersebut. BNI dalam hal ini, berwenang secara aktif untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, khususnya desa.
“Utamanya, bagaimana kita berperan dalam pelayanan pembentukan BUMDes. Kita sudah all outmelakukan pendekaran dengan para kepala daerah. Tapi memang belum secepat yang kami harapkan. Belum ada pandangan yang sama antara kepala daerah hingga kepala desa,” ujarnya.
Meski demikian, BNI mengaku akan konsentrasi agar keberhasilan program BUMDes akan segera terwujud. Dengan demikian, perekonomian di desa secara otomatis juga akan tumbuh dan berkembang.
“Kenapa kok kami inginkan BUMDes segera terwujud? Karena dengan BUMDes, kami juga bisa tunjuk BUMDes untuk jadi outlet BNI. Dana desa juga bisa tersalur lewat BUMDes. Otomatis laporan bisa real time.tiap hari bahkan tiap detik,” terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika