REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek reklamasi Teluk Jakarta dinilai memberi dampak negatif terhadap lingkungan secara luas. Banyak pihak yang meminta agar pembuatan 17 pulau tersebut ditunda terlebih dahulu hingga ada kajian secara mendalam untuk mencegah kerusakan serta menentukan layak atau tidak hal ini dilakukan bagi warga Ibu Kota.
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, mengatakan, salah satu alasan reklamasi dilakukan adalah karena Jakarta dinilai kekurangan lahan. Kekurangan tersebut baik untuk membangun hunian baru maupun gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan hiburan.
"Sekarang kita lihat, apakah memang iya Jakarta kekurangan lahan? Apa pembangunan yang dilakukan saat ini sudah efisien?" ujar Nirwono, Jumat (15/4).
Nirwono menuturkan, banyak pembangunan yang dilakukan di Ibu Kota masih mengarah ke pembangunan horizontal. Padahal, yang diperlukan adalah vertikal, seperti hunian yang tadinya berupa perumahan menjadi apartemen atau rumah susun (rusun).
"Nah, kalau pembangunannya sudah lebih banyak ke vertikal, tapi masih kurang, Jakarta bisa menggandeng kota-kota penyangga untuk membantu, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek--Red)," jelas Nirwono.
Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat mengajak pemerintah daerah di kota-kota satelit untuk membantu menyediakan lahan yang diperlukan. Nantinya, untuk semakin memudahkan warga yang tinggal di sana, akses transportasi umum seperti bus Transjakarta dan kereta listrik harus tersedia dengan baik.
"Kalau semua cara ini dilakukan, tapi masih dianggap kurang juga, jangan lupa Jakarta punya pulau yang bisa dimanfaatkan yaitu Pulau Seribu. Mengapa tidak ini dulu yang dikembangkan dibanding lansung reklamasi yang jelas berdampak negatif?" kata Nirwono menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
