REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menegaskan bahwa pengadaan tanah RS Sumber Waras tidak melalui proses yang memadai sehingga berindikasi merugikan daerah senilai Rp 191,33 miliar. Jumlah ini adalah hasil pemeriksaan investigatif BPK atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Dari hasil pemeriksaan, clear (jelas), BPK menemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara," kata Kepala Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK, Bakhtiar Arif saat jumpa pers di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Rabu (12/4).
- Ketua BPK Kesal Saat Ditanya Terkait Tudingan Ahok
- Eks Pimpinan KPK Pertanyakan Aliran Uang Sumber Waras
- Prijanto: Ada Ketidaklaziman dalam Pembelian Lahan RS Sumber Waras
Bakhtiar menjelaskan, temuan itu atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014. "BPK telah melaksanakan pemeriksaan investigatif pengadaan tanah RS Sumber Waras selama empat bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan standar pemeriksaan keuangan negara. BPK telah menyerahkan hasil pemeriksaan investigatif tersebut kepada KPK pada 7 Desember 2015," ujar Bakhtiar.
BPK juga merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan upaya pembatalan pembelian tanah RS Sumber Waras seluas 36.410 meter persegi dengan pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW).
Rekomendasi itu untuk memulihkan indikasi kerugian daerah minimal senilai Rp 191,33 miliar atas selisih harga tanah dengan PT Ciputra Karya Unggul (CKU) karena BPK fokus pada penyelamatan atau pemulihan keuangan negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika