REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi Forum Pendamping Dana Desa (AFPDS) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dikabarkan bakal melakukan aksi demonstrasi dalam waktu dekat ini. Mereka menuntut mengenai status perpanjangan mereka yang berakhir pada Maret 2016. 

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nihayatul Wafiroh mengatakan, ancaman demo itu tak lepas dari politisasi yang diduga digerakkan politikus PDIP Pramono Anung. Dugaan itu, menurut dia, sangatlah berdasar. Pasalnya, demontrasi pertama yang dilakukan eks PNPM Mandiri di depan Istana Negara beberapa waktu lalu, malah diterima Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Coba perhatikan, aksi ratusan orang itu diterima oleh Pramono saat Presiden Jokowi tak ada di Istana. Kedua, mereka lalu ke DPR saat reses. Dan yang nerima mereka juga politikus PDIP Diah Pitaloka dan Alex Lukman," ujar Nihayah kepada wartawan, Jumat (8/4).

Menurut anggota Komisi IX DPR tersebut, seharusnya politikus PDIP saling mendukung para menteri Kabinet Kerja agar bekerja maksimal. Bukan malah justru membuat politik gaduh, apalagi nampak menikam anggota kabinet.

Karena itu, ia tak segan menuding manuver politukus PDIP itu nampak seperti menggunting dalam lipatan. "Kami sungguh tak habis pikir. Mereka yang juga sama-sama anggota dari partai koalisi justru secara terang-terangan menikam teman sendiri," ucap Nihayah. 

Di kalangan internal PKB beredar kabar, manuver itu tentu saja arahnya adalah untuk mendongkel kursi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika