REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, melakukan sosialisasi kepada sejumlah pemilik bangunan kafe maupun tempat karaoke menjelang pembongkaran kawasan prostitusi di Desa Dadap, Kecamatan Kosambi pada Rabu (23/3).

"Tiga tahapan sudah dilalui yakni rapat koordinasi dengan pemilik bangunan, pendataan bangunan serta laporan ke Menteri Sosial di Jakarta," kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di Tangerang.

Ahmed mengatakan Menteri Sosial menangapi serius laporan tersebut dan mendukung upaya pembongkaran kawasan Dadap menjadi lebih baik. Bahkan Mensos membantu upaya rehabilitasi sosial berupa pemberian uang dan pelatihan ketrampilan kepada para pekerja seks komersial (PSK) yang ingin beralih profesi.

Pernyataan tersebut terkait Pemkab Tangerang menggandeng akademisi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, untuk membuat rencana kawasan Dadap menjadi pusat kajian Islam dan kampung nelayan.

Aparat Pemkab Tangerang sudah mendapatkan paparan dari Prof Budi Pratikno dari UGM dan mengubah kawasan kumuh menjadi lebih baik. Namun saat ini kawasan Dadap merupakan perkampungan nelayan yang kumuh dan terdapat lokasi prostitusi sehingga perlu dirombak dan ditata.

Meski begitu, kawasan Dadap tersebut dengan luas sekitar 12 hektare milik PT Angkasara Pura II, pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta serta lainnya merupakan tanah pengairan.Penataan kawasan tersebut juga melibatkan pihak ketiga bahwa banyak perusahaan yang ada di sekitar yang peduli terhadap kondisi lingkungan.

Ahmed mengatakan tahapan selanjutnya adalah pada tanggal 3-4 Mei 2016 dilakukan pembinaan ketrampilan terhadap PSK agar mereka bersedia beralih profesi. "Pada tanggal 10 Mei 2016 merupakan batas waktu penyampaian surat peringatan pertama kepada pemilik bangunan di Dadap," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika