REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Penjabat Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengatakan pihaknya berkomitmen untuk bisa transparasi dalam penggunaan dana desa.
Salah satu langkah transparasi adalah membuat situs web yang nantinya akan memuat semua laporan keuangan dan program yang menggunakan dana desa.
Ditemui Republika di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Andi mengatakan pihaknya sudah melakukan ke beberapa kepala daerah dalam bidang pemanfaatan IT. Ia mengatakan, pelatihan tersebut merupakan salah satu agenda dalam membentuk provinsi yang transparan.
"Kita sudah anggarakan menggunakan APBD untuk pelatihan dan pengembangan web itu. Jadi nanti semua laporan dana desa kita akan laporkan lewat web tersebut agar bisa dilihat dan dikoreksi juga oleh masyarakat luas," ujar Andi, Rabu (2/3).
Andi mengatakan, selain membuat situs web sebagai salah satu alat transparasi ia juga melibatkan BPKP dalam merencanakan program yang memakai dana desa. Selain itu, untuk pemeriksaan juga melibatkan BPK sebagai auditor pasca program berjalan.
Berkaca pada beberapa daerah yang membuat panitia kerja (panja) pengawas dana desa, ia mengatakan masih merencanakan hal tersebut.
Ia mengatakan pihaknya, sedang berkonsultasi dengan pemerintah pusat untuk membuat panja ini agar penggunaan dana desa bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Andi sendiri mengakui jika budaya pemotongan dana desa memang ada. Apalagi, ia juga mengaku kewalahan dalam mengawasi ratusan desa yang tersebar diseluruh provinsi kepulauan Riau. Maka, salah satu caranya adalah meminta bantuan BPK dan membentuk sistem transparasi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
