REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengawal penggunaan dana desa agar tepat sasaran. BUMDes diyakini bisa menjadi alat bagi desa, untuk mewujudkan kemandirian secara ekonomi. Sebab, hanya dalam setahun (2015), sudah lebih dari 12.700 BUMDes terbentuk, ditambah 2.000 unit yang sudah ada sebelumnya.
"BUMDes ini menjadi wadah membangun ekonomi desa," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Ahad (28/2).
Ia menjelaskan, BUMDes yang terbentuk bisa berupa unit usaha pertanian, peternakan, dan kerajinan UMKM. Serta, berupa unit usaha simpan pinjam, penyewaan alat-alat, termasuk unit usaha jual beli atau perdagangan.
Dengan BUMDes, ia mengatakan, desa-desa akan memiliki unit usaha yang setara dengan perusahaan besar. Sehingga terbebas dari pemodal besar yang kerap membuat masyarakat desa untuk berprilaku konsumtif tapi, namun tidak memberi ruang untuk warga menjadi kuat dan mandiri secara ekonomi.
"Bisa dilihat, petani desa yang tadinya harus ngutang ke rentenir dan hasil panennya dijual murah ke tengkulak, kini sudah beralih ke BUMDes sehingga mereka tidak dililit utang dan hasil panennya pun lebih dari cukup untuk keluarga, di Sukabumi itu contohnya sudah ada," tutur Marwan.
Selain itu, ia melanjutkan, sudah ada desa-desa yang telah membentuk Usaha Bersama Komunitas (UBK) yang memproduksi berbagai kebutuhan masyarakat untuk dipasarkan. Seperti, UBK sabun, shampo, dan deterjen di Purwakarta. Kemudian UBK sosis ayam di Kalimantan Barat.
"Produk desa dari UBK ini tak kalah dengan prpduk perusahaan besar. Kalau bicara Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), ini jadi modal desa untuk bersaing," ujar dia menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
