REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selain melakukan sidak ke Pasar Beras Cipinang, Ketua Komite II Parlindungan Purba juga meninjau Pasar Induk Kramat Jati untuk memastikan harga sayur, buah dan pendistribusiannya.
Dari hasil pantauanya, memang perlu ada pendistribusian kembali sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
"Saya mendapatkan masukan, memang harus ada pengaturan kembali. Karena penetuan harga tidak semata-mata dari produksi tapi logistik juga sangat menetukan," kata dia dalam keterangan resmi yang diterima Republika.co.id Kamis (25/2).
Dirinya meminta kepada pemerintah untuk mengatur logistik. Pemerintah jangan memfokuskan kepada produksi saja. "Pemerintah daerah (pemda) juga harus berpesan mengatur jadwal tanam para petani. Jangan sampai, semua berbarengan menanam jeruk semua," tegas dia.
Selain itu, Pasar Induk Kramat Jati yang merupakan pasar nasional juga tergantung pada suplai di daerah. Untuk itu, suplai juga perlu di atur di daerah-daerah. "Yang lebih penting lagi ada logistic cost, karena dari Medan pengiriman jeruk lebih dari lima hari maka akan busuk," kata dia menyarankan.
Berdasarkan hasil sidak di Pasar Induk Kramat Jati, Parlindungan juga mengatakan memang ada kenaikan harga di Pasar Induk Kramat Jati. Namun kenaikannya tidak terlalu signifikan. Pasalnya, di Banyuwangi dan Brebes yang merupakan penghasil bawang mengalami musim hujan.
"Sehingga harga bawang di sini mengalami peningkatan. Tapi naiknya sedikit," tukas dia.
Ia juga berharap untuk setiap PD pasar harus bisa mengintervensi harga. Jadi kalau boleh di Pasar Induk Kramat Jati ini bisa menentukan harganya.
"Di sini harusnya bisa nentukan sekian-sekian. Maka ada keseragamaan harga di sini," tutur Parlindungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika