REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memikirkan nasib masyarakat yang digusur dari kawasan prostitusi Kalijodo, terutama anak-anak.

"Jangan berhenti setelah penggusuran. Ada beberapa hal yang menanti dan mendesak untuk dilakukan. Misalnya nasib anak-anak sekolah yang sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional," kata Saleh melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Sabtu (20/2).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan kelanjutan sekolah anak-anak kawasan Kalijodo bisa terganggu bila mereka tidak mendapat tempat lain setelah digusur.

"Saya yakin anak-anak itu tidak begitu mengerti apa yang terjadi di sekitarnya. Mereka masih ada harapan dan memiliki masa depan. Pemerintah daerah harus peduli dengan nasib mereka," tuturnya.

Saleh juga mendesak agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pembinaan kepada para mantan pekerja seks komersial (PSK) yang ada di lokasi tersebut. Bila tidak dibina, Saleh khawatir penggusuran itu menjadi tidak bermakna. "Mereka bisa saja meninggalkan lokasi itu dan membuka lokasi lain. Bila itu terjadi, target mengurangi prostitusi tidak didapat," ujarnya.

Menurut Saleh, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa memberikan pelatihan kerja bagi para mantan PSK. Apalagi, sebagian PSK terjun ke dunia prostitusi karena desakan ekonomi. Bila mereka memiliki alternatif pemasukan yang lebih baik, Saleh menyakini mereka akan memilih jalan tersebut daripada kembali ke dunia prostitusi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika