REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Centeri for People Studies and Advocation (Cepsa) mengatakan pemerintah seharusnya meningkatkan kualitas pelatihan untuk guru honorer, agar bisa meningkatkan status kesejahteraannya.
"Permasalahan guru honorer ini harus segera diatasi karena berkaitan juga dengan nasib jutaan siswa yang harus dicerdaskan demi kemajuan bangsa," kata Direktur Eksekutif Cepsa Sahat Martin Philip Sinurat di Jakarta, Ahad (14/2).
Menurutnya, upaya pemerintah memberikan insentif dan pelatihan kepada guru honorer patut diapresiasi, namun pengalokasian anggaran tersebut harus tepat guna sehingga benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru dan terjadi perbaikan pada hasil belajar siswa
Untuk tahun ini, ujar dia, pemerintah memberikan insentif kepada 108 ribu guru bukan PNS, dengan jumlah anggaran sebesar Rp389 milyar. Sedangkan untuk peningkatan kualitas guru, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp865 milyar untuk melatih 451 ribu guru.
Menurutnya, faktanya peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru ternyata tidak serta merta meningkatkan hasil belajar siswa. "Apakah pemerintah sudah menjamin adanya pelatih-pelatih berkualitas dan berkompeten untuk meningkatkan kapasitas 451 ribu guru ini," katanya.
Sahat menjelaskan, idealnya, satu kelas pelatihan melibatkan 25 orang peserta selama kurang lebih 10-14 hari pelatihan atau sekitar 90 jam. Bila angka tersebut dibagi dengan jumlah guru, dalam setahun pemerintah harus menyelenggarakan 18.040 pelatihan guru berkualitas.
"Jika pelatihan ini dilaksanakan secara merata di setiap provinsi Indonesia, maka dalam setahun setiap provinsi berkewajiban melakukan sekitar 500 pelatihan berkualitas dengan tenaga pelatih yang berkompeten. Pertanyaannya, mungkinkah," jelasnya.
Ia menyatakan peningkatan kesejahteraan dan kapasitas guru seharusnya bertujuan akhir untuk semakin meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki kemauan untuk melakukan pelatihan guru yang berkualitas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika