REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Badan Pengawas Keuangan (BPK) menilai persoalan pupuk subsidi harus cepat ditata. Anggota IV BPK Rizal Djalil menganggap ada hal yang positif semestinya bisa didapatkan para petani dari subsidi pupuk tersebut.
"Susidi pupuk tentu saja dilakukan untuk mengurangi gap, membantu lapisan masyarakat yang memerlukan," kata mantan ketua BPK periode April-Oktober 2014 usai seminar 'Subsidi Pupuk Masalah dan Penyelesaiannya' di Institut Pertanian Bogor (IPB) Darmaga, Kamis (11/2).
Rizal mengkhawatirkan jika nantinya subsidi pupuk tersebut jatih ke koorporasi dan melihat hal tersebut menjadi masalah. Menurutnya, konsentrasi BPK untuk membantu pemerintah dalam memperbaiki pendistribusian pupuk dengan data yang benar.
"Data yang benar juga perlu dan sasaran yang benar tepat waktu serta tepat sasaran. Kalau data nya berantakan ini ada gambarannya enggak? Kan gitu," ungkap Rizal.
Rizal juga ingin melihat bagaimana respon rekomendasi yang pas dan cara pemerintah menangani hal tersebut. Ia menyarankan untuk menentukan masukan untuk membuat rekomendasi kepada presiden.
Diketahui, Kementerian Pertanian kini memiliki dana sebesar 34 milliar rupiah untuk memperbaiki data pupuk subsidi. Tak hanya soal data, pupuk subsidi juga hingga kini masih memiliki masalah pengoplosan, sasaran distribusi yang belum sesuai, dan alokasi subsidi yang dinilai belum sesuai kebutuhan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika