Luhut mengaskan, UU ini tidak hanya berlaku pada gerakan radikal yang kerap menyasar para umat Muslim. Bagi siapa saja yang masuk dalam kategori membahayakan negara, bisa dikenakan pasal ini.
"Jadi, ini konteksnya bukan Islam. Awas jangan salah. Ini bisa siapa saja. Misal di Aceh, Papua, atau tanah Batak sendiri, tapi ada gerakan dan kelompok yang masuk dalam definisi teror dan membahayakan negara, maka bisa dikenakan pasal ini," kata Luhut.
Luhut berharap, nantinya UU ini bisa membatasi ruang gerak para teroris ataupun berbagai pihak yang mengancam keamanan negara. Ia pun memastikan bahwa dengan lahirnya UU ini, tidak akan merugikan orang lain.
Meski begitu, ia tak menampik jika ada kekhawatiran UU ini akan banyak membatasi gerakan warga. Ia hanya menyampaikan bawa revisi UU Terorisme yang berlaku di Indonesia tak akan seketat di Malaysia dan Singapura.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
