REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, draf revisi UU Terorisme sudah ia serahkan ke Presiden. Ada beberapa isi pasal yang menjadi bahan revisi.

"Semuanya ada 19 pasal. Kami tadi juga dikasih warning-warning-nya. Inti warning sih agar kita semua berhati-hati. Para penyidik bisa serius dan tidak gegabah dalam menangkap dan menentukan tersangka. Semua harus sesuai dengan rule. Itu tadi pesan Presiden," kata Luhut di kantornya, Senin (1/2).

Luhut mengatakan, Presiden Joko Widodo akan menandatangani draf yang akan direvisi. Setelah itu, Jokowi akan membuat memo dan melalui Sesneg akan segera melimpahkannya ke DPR untuk dibahas di sana.

Ia menargetkan satu hingga satu setengah bulan lagi UU ini sudah bisa berlaku. Meski begitu, Luhut mengatakan, akan ada tambahan PP sebagai penjelasan dari UU mengenai mekanisme penangkapan, masa tahanan, juga soal indikator terorisme.

Adapun draf revisi UU Terorisme itu terdiri atas tujuh poin penting. Berikut penjelasan Luhut di setiap poin tersebut:

Ikuti Whatsapp Channel Republika