REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bergabungnya Partai Golkar dinilai tidak menguntungkan pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu justru dapat mengganggu irama pemerintahan karena problem mereka yang belum tuntas.
"Lebih banyak warna politik daripada ekonominya," ujar pengamat politik, Muradi di Jakarta, Rabu (27/1).
Muradi mengatakan deklarasi akan bergabungnya Golkar di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), Senin (25/1) kemarin, dianggap hanya strategi politik. Seharusnya, kata Muradi, pemerintah fokus terhadap permasalah lainnya.
Karena menurut dia, situasi yang dihadapi pemerintahan Jokowi-JK lebih kompleks, daripada mengakomodir partai politik. "Jadi biarkan Golkar mandiri, bersama PKS dan Gerinda dalam mengawasi pemerintahan," kata dia.
Selain itu, kata Muradi, yang ditakutkan masyarakat seperti Lapindo dengan adanya bor baru. Jadi jika Golkar masuk ke dalam pemerintahan, dikhawatirkan Aburizal Bakrie dapat melakukan penambangan baru di Sidoarjo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
