REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai hasil refleksi kinerja di tahun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggelar pelatihan manajemen pengelolaan anggaran untuk memperbaiki kinerja di tahun 2016.
Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi didepan ratusan pejabat tinggi pratama dan eselon 3 dan eselon 4, untuk mengikuti pelatihan agar bisa memperbaiki lemahnya SDM dalam hal pengelolaan anggaran.
"Kemarin banyak hal yang harus diperbaiki terutama dalam hal pengelolaan anggaran. Banyak kendala dan persoalan baik dari sisi penanganan maupun sisi yang lainnya. Mungkin ada juga kendala dari sisi proses," ujar Anwar saat memberikan pengarahan dalam acara sosialisasi percepatan pelaksanaan anggaran 2016 di Kantor Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kalibata, Senin (18/1).
Menurut Anwar, di tahun 2015 banyak target yang sudah dicanangkan belum semuanya bisa terpenuhi. Dan dari hasil identifikasi yang dilakukan, imbuh sekjen salah satu persoalannya adalah sisi kompetenai SDM yang harus kita perbaiki.
"Karena kebanyakan persepsi yang terbangun masih paradigma lama, misalnya persepsi akhir tahun semuaya bisa selesai. Sehingga banyak kegiatan yang secara realisasi fisik sudah terselenggarakan tapi terkendala realisasi anggaran," imbuhnya.
Namun demikian, Anwar juga mengakui bahwa di Kementerian desa, PDT dan Transmigrasi yang merupakan gabungan tiga kementerian setelah dilakukan analisis masih belum ada keseimbangan antara beban kerja dan jumlah pejabat yang di dalam.
"Kita melakukan analisis beban kerja dan jabatan kita masih kekurangan. Mudah-mudahan harapan kita bisa menambah jumlah PNS menjadi 3500, meskipun hari ini kita menghadapi moratorium pegawai," tandasnya.
Anwar menegaskan, Komitmen untuk melakukan pelatihan dan pembelajaran pelaksanaan anggaran yang cepat dan tepat akan terus dilakukan untuk membangun iklim pembelajaran yang baik di Kementerian Desa.
"Terutama dalam hal pengelolaan anggaran. Bahkan menurut pak menteri kalau sabtu bisa dilakukan pelatihan, ini sesuai dengan komitmen hasil deklarasi reformasi birokrasi yang dipimpin langsung oleh pak menteri beberapa waktu lalu," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika