REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wacana jatah kursi menteri yang digulirkan sejumlah politikus Partai Amanat Nasional (PAN) dinilai tidak etis. Pasalnya pengangangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogative Presiden Joko Widodo. “Kalau mendesak bilang ke publik telah dapat jatah menteri itu mendahului hak presiden. Seolah-olah sudah dapat jatah kursi,” kata pengamat politik Lembaga Survei Independen Nusantara Yasin Mohammad saat dihubungi wartawan, Ahad (1/10).
Mestinya PAN bisa bersikap lebih elegan sebagai partai yang baru bergabung mendukung pemerintah. Namun Yasin justru melihat dukungan yang diberikan PAN kepada pemerintah terkesan transaksional. “Tidak etis. Partai tak punya wewenang dan bilang partai punya jatah. Orang baru kok sudah minta-minta,” ujar Yasin.
Meski begitu Yasin mengakui dukungan PAN bisa ikut melancarkan program-program pemerintah dan menggoyahkan kekuatan politik Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. “Bergabungnya PAN, saya kira itu efektif akan menggoyah politik KMP,” kata Yasin pungkasnya.
Sebelumnya, beberapa politikus PAN menyatakan partainya telah mendapat jatah kursi menteri di Kabinet Kerja usai menyatakan dukungan ke Pemerintahan Jokowi-JK. Sejumlah tokoh PAN yang disebut bakal menjadi menteri diantaranya ialah: Taufik Kurniawan dan Asman Abnur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
