REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar merapatnya Partai Golkar ke pemerintah diduga bukan hanya dilatarbelakangi alasan politik semata. Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) melihat hal tersebut juga didadari pertimbangan bisnis.
"Golkar 'merayu' pemerintah supaya urusan administrasinya lancar," kata Direktur LIMA Ray Rangkuti kepada Republika.co.id, Sabtu (9/1).
Dia mencontohkan, petinggi Golkar Aburizal Bakrie hendak melanjutkan proyek Lapindo. Untuk itu, jika tidak mendekati pemerintah maka urusan tersebut bisa berat terlebih jika ada konflik di masyarakat.
Mau tidak mau Golkar harus memperlihatkan kerja sama baik dengan pemerintah sehingga jika ada konflik setidaknya pemerintah dapat bersikap netral.
Menurut dia, pada titik tertentu proses politik di Indonesia sudah selesai. Pasalnya hampir semua tokoh partai politik bergantung pada pemerintah. Kekuatan oposisi sudah tidak ada sehingga pemerintah bisa bertindak sendiri. Kekuatan oposisi saat ini justru berada pada masyarakat sipil.
Dia berharap masyarakat tidak ikut terlena dan tetap menjadi kelompok kritis. "Dukung pemerintah kalau tepat, tapi jangan segan-segan mengkritik kalau menyimpang dari Nawacita," kata Ray.
Baca juga, Sahabat Ical Minta Akbar Tandjung Selamatkan Golkar.
Proses politik sekitar 80 persen ada di tangan Presiden RI Joko Widodo. Partai oposisi perlahan-lahan merapat ke pemerintah, sebut saja PAN, PPP, dan yang terakhir disebut-sebut Golkar.
Bahkan Koalisi Merah Putih (KMP), kata Ray, hanya tinggal 'papan nama' saja yang masih belum dibongkar meski penghuninya sudah tidak ada. Gerindra maupun PKS masih bisa mengkritisi namun agak sulit melakukan kerja sebagai oposisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
