REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menginginkan pembiayaan proyek listrik 35 ribu megawatt (MW) dapat terpenuhi dengan baik sehingga juga melancarkan pelaksanaan proyek tersebut.
"Kami rapat soal bagaimana dapat memastikan pembiayaan proyek listrik itu dapat terpenuhi," kata Jusuf Kalla seusai memimpin rapat terbatas tentang kelistrikan di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (7/1).
Senada dengan Wapres, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengemukakan, rapat tentang kelistrikan itu menekankan kepada pembiayaan yang sedang diidentifikasi. Sudirman Said memaparkan, potensi pembiayaan yang sedang diidentifikasi itu antara lain potensi perbankan nasional agar berusaha keras semaksimal mungkin untuk membiayai proyek listrik tersebut.
Selain itu, ujar dia, tidak tertutup kemungkinan bila sumber pembiayaan juga berasal dari lembaga keuangan multilateral.
"Secara keseluruhan untuk 2016 sudah cukup aman. Dua pertiga dari pembiayaan untuk tahun ini sudah aman," katanya.
Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pendanaan untuk proyek listrik seperti dana investasi dari PLN sudah bisa dipastikan. Demikian pula, lanjutnya, dengan peran-peran beragam bank BUMN juga akan memaksimalkan penyaluran untuk proyek listrik tersebut.
Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat pengajuan izin prinsip di sektor listrik, gas dan air periode 1 Januari-28 Desember 2015 sebesar Rp 707,37 triliun mendominasi rencana investasi sepanjang tahun ini.
"Tingginya angka rencana investasi di sektor kelistrikan menunjukkan antusiasme investor menyambut program pemerintah untuk membangun listrik 35 ribu MW dalam kurun waktu lima tahun mendatang," kata Kepala BKPM Franky Sibarani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
