Sabtu 02 Jan 2016 09:23 WIB

'Presiden Jokowi Jangan Ikuti Selera Pasar Merombak Kabinet'

 Presiden Jokowi menyambut fajar perdana 2016 di dermaga Waiwo, Raja Ampat, Papua Barat, Jumat (1/1).  (Tim Komunikasi Presiden/Agus Suparto)
Foto: Tim Komunikasi Presiden/Agus Suparto
Presiden Jokowi menyambut fajar perdana 2016 di dermaga Waiwo, Raja Ampat, Papua Barat, Jumat (1/1). (Tim Komunikasi Presiden/Agus Suparto)

REPUBLIKA.CO.ID,BANDARLAMPUNG -- Perombakan kabinet atau reshuffle jilid II diprediksi bakal segera terjadi. Presiden Joko Widodo disarankan tak hanya sekadar mengikuti selera pasar dalam menentukan para menteri.

"Presiden RI Joko Widodo jangan hanya mengikuti selera pasar dalam melakukan perombakan Kabinet Kerja jilid II, kata pengamat politik yang juga dosen FISIP Universitas Lampung Arizka Warganegara, Sabtu (2/1).

Ia meyarankan agar menggunakan indikator target dan evaluasi yang jelas dan terukur. Kandidat doktor di jurusan Migration and Ethnic Politics di University of Leeds Inggris ini juga melihat penguatan komposisi eksekutif versus legislatif jadi pertimbangan. Artinya, wajar jika secara politik, Presiden Jokowi berusaha didukung 50 persen plus satu suara parlemen.

Akan tetapi, kata lulusan S-2 dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) itu pula, bukan berarti mesti melakukan political atau market taste di atas kepentingan negara. Menurut dia, harus ada indikator target dan evaluasi yang jelas dan terukur dalam reshuffle yang mesti terkuantifikasi.

Ia mencontohkan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Dr. Siti Nurbaya, salah satu menteri yang relatif cukup berhasil dalam kasus bagaimana Menteri ini berhasil untuk menjalankan instruksi tegas Presiden soal pemberhentian total konsesi lahan hutan terhadap beberapa perusahaan.

"Anis Baswedan juga Menteri yang saya pikir punya mental bekerja dan bekerja. Sosok seperti ini yang harus dipertahankan oleh Presiden Jokowi," ujarnya lagi.

Arizka juga mengingatkan, pada bagian lain Presiden sebagai chairman executive board harusnya juga mengingatkan para menteri yang masih bermental di luar pemerintahan dan bukan bagian dari pemerintahan.

"Hal ini yang membuat saya menduga persepsi publik sedikit terganggu terhadap leadership Presiden Jokowi yang dianggap tidak mampu merapatkan barisan kabinetnya," kata Arizka.

Secara politik, lanjut dia, tentunya ini merugikan Presiden Jokowi.

"Tiga tahun lebih waktu tersisa seharusnya dapat dimaksimalkan bekerja untuk rakyat," katanya

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement