REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Para aktivis lintas generasi menyoroti kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama tahun 2015. Mereka menganalisasi banyak hal pemicu munculnya berbagai kegaduhan, disinyalir penyebab utama adalah faktor komitmen koalisi tanpa syarat yang dilupakan Presiden Jokowi.
"Meskipun reshuffle kabinet bolak-balik dilakukan tetap tidak bisa memberikan jawaban sebab Jokowi tidak pegang teguh janjinya atas komitmen koalisi tanpa syarat," kata Ketua Umum Ormas Gerakan Cinta Tanah Air Persatuan Nasionalis Indonesia (GETAR PNI), Syamsuddin Anggir Monde, dalam acara diskusi bertemakan 'Catatan Kritis Pemerintahan Jokowi-JK dan Ikhtiar Rumuskan Agenda Gerakan 2016' di bilangan Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (30/12).
Syamsuddin menyatakan, akibat koalisi tanpa syarat Presiden Jokowi yang hanya sebatas lip service, maka keputusan menyangkut bangsa dan negara dilakukan dengan cara tidak elok sehingga timbul kegaduhan.
Oleh karena itu, Syamsuddin memprediksi, pada 2016 kegaduhan elit yang tidak menyentuh kepentingan rakyat, dan akan terus terjadi selama Jokowi lebih dominan disetir kepentingan elit politik di belakangnya.
"Jadi marilah kita semuanya bangun, tegak berdiri, berdikari dan mandiri di bangsanya sendiri. Dan kami mengajak seluruh bangsa untuk berpikir cerdas dan bekerja cerdas, bukan bekerja keras, karena kita sudah berdaulat," ucapnya.
Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Beni Pramula mengingatkan, pemimpin bagaikan nahkoda menjadi penentu kemana bahtera akan dilaluinya. Sementara orang-orang dipimpin, kata dia, seperti penumpang yang selalu mengikuti kemanapun pemimpin akan membawa mereka.
"Kita melihat bahwa problematika kebangsaan hari ini adalah masalah kepemimpinan nasional yang rapuh dan inilah melatar belakangi kami membuat diskusi," kata Beni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika