REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, resmi menaikkan target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak parkir kendaraan sebesar Rp600 juta, yakni dari Rp1 miliar pada tahun ini menjadi Rp1,6 miliar pada tahun anggaran 2016.
"Kami optimistis meraih target tersebut karena kami telah menjalin sinergitas dengan para pengelola parkir," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliana, Ahad (27/12).
Menurut dia, salah satu sistem pengelolaan parkir yang kini tengah diterapkan bersama pihak ketiga adalah parkir meter atau parkir elektronik. Penerapan sistem transaksi parkir secara nontunai itu diyakni berpotensi mendongkrak perolehan PAD hingga 30 kali lipat per tahun.
"Kami memproyeksikan potensi PAD dari sektor parkir on street dari 12 kecamatan di Kota Bekasi mencapai Rp30 miliar lebih dari proyeksi Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang hanya Rp1,06 miliar per tahun," katanya.
Pada uji coba parkir meter sepanjang Agustus 2015, ia mengklaim telah berhasil mengumpulkan Rp347 juta lebih PAD untuk Pemkot Bekasi dari tiga titik penerapan parkir meter, yakni kawasan Galaxy, Jalan Ir. H. Djuanda, dan kawasan Alun-Alun.
"Pendapatan sebelum uji coba parkir meter di tiga titik itu biasanya sebesar Rp6 juta per bulan. Namun, melalui mesin parkir meter, mampu terdongkrak hingga Rp347 juta," katanya.
Dikatakan Yayan, potensi PAD dari sektor parkir on street di 12 kecamatan Kota Bekasi diperkirakan bisa mencapai Rp30 miliar per tahun bila dalam pengumpulannya menggunakan transaksi nontunai. Selain itu, Dishub Kota Bekasi juga akan berupaya melakukan penertiban terhadap operasional parkir liar yang dikelola oknum warga.
"Kami juga akan berusaha menertibkan parkir liar dengan membangun sistem khusus terpadu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
