REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin mengatakan sanksi yang diterima oleh Setya Novanto yang telah ditetapkan oleh hakim sidang Majelis Kehormatan DPR harus direalisasikan. Baik sanksi berat maupun sedang, tambahnya, sanksi tersebut harus dijalankan.
“Pengunduran diri satu hal karena desakan dari rakyat, tapi telah terjadi pelangggaran etik, kebetulan saat itu ketua DPR harus dijalan oleh MKD,” kata Din usai menghadiri pelantikan Ketua Wilayah Muhammadiyah dan Aisyah, Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah Malang, Senin (20/12).
Baca juga: Fadli Zon tak Ingin KPK Disetir Penguasa
Din mengatakan, untuk apa sudah berhari-hari sidang namun sanksi tidak direalisasikan. Ia menambahkan saat ini yang paling penting untuk DPR ialah membangun kembali kepercayaan rakyat. Berdasarkan dari Lembaga Survey Indonesia, kepercayaan rakyat kepada DPR sudah sangat rendah.
Sebelumnya saat memberi kuliah Din mengatakan saat ini kepercayaan rakyat kepada DPR hanya 40 persen. Sedangkan yang benar-benar percaya hanya sebesar 3,7 persen. Padahal untuk membangun sebuah negara dibutuhkan kepercayaan rakyat kepada wakilnya di pemerintahan.