REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partisipasi perempuan dalam tata kelola desa masih jauh dari harapan, kepemimpian perempuan di tingkat desa kurang lebih hanya berkisar 10 persen. Karena itu, Pusat Kajian Politik (Puskapol ) Universitas Indonesia mendorong kaum perempuan untuk tutur aktif dalam memahami tata kelola desa.
Wakil Direktur Puskapol Universitas Indonesia Anna Margret mengatakan, Puskapol telah melakukan penelitian dan memberi pelatihan selama satu tahun di tiga desa yang berada di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, di Kota Batu Jawa Timur, dan di Kupang NTT.
"Kalau diangkakan sejujurnya dari tiga desa yang kami teliti, tidak ada kepala desa dan wakilnya yang perempuan, kalau mau dipersenkan jauh di bawah 10 persen," kata Anna kepada Republika.co.id di sela acara diskusi publik tentang kepemimpinan perempuan di Jakarta, Senin (14/12).
Menurutnya, dalam skala nasional perkiraan kepemimpinan perempuan tersebut juga tidak jauh berbeda. Kata dia, kisarannya kurang lebih hanya 10-20 persen. "Kisarannya 10 persen tidak sampai 20 persen kalau mau lihat perempuan yang masuk sebagai pemimpin formal desa. Ada, tapi sedikit," ujarnya.
Namun, menurut Anna, dari sedikit perempuan yang menjadi desa tersebut juga tidak selalu karena faktor kecakapannya dalam memimpin desa. Tapi, Kata dia, perempuan tersebut banyak yang menjadi kepala desa karena faktor relasi kuasa bapaknya atau suaminya.
Anna mengatakan, untuk ke depannya para petinggi harus memperkuat organisasi perempuan, dan memperkuat perempuan untuk keluar dari rumah untuk mengorganisir dirinya. "Ironisnya sebenarnya undang-undang kita ada yang menfasilitasi partisipasi perempuan, tapi yang difasilitasi hanya sebatas PKK," jelasnya
Ia menambahkan, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah organisasi yang hirarkinya ditentukan oleh relasi perempuan bersama laki-laki atau suaminya. Ia mencontohkan, saat ini yang menjadi ketua PKK kebanyakan adalah istri ketua RT ataupun kepala desa, sehingga mereka memimpin bukan karena kecakapan.
"Kami mendorong agar perempuan turut aktif dalam mengelola desa dan mereka perlu aktif dalam organisasi selain PKK, bukan PKK-nya jelek, tapi jangan sebatas PKK," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
