Kamis 10 Dec 2015 14:00 WIB
Sidang MKD

Fahri: Kabinet tak Terurus, Seharusnya Jokowi Marah ke Menterinya

Rep: c14/ Red: Bilal Ramadhan
Fahri Hamzah (tengah)
Foto: ROL/Fian Firatmaja
Fahri Hamzah (tengah)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengomentari kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pencatutan namanya dalam skandal 'Papa Minta Saham'. Menurut politikus PKS itu, Presiden Jokowi salah alamat dalam mengungkapkan rasa geramnya.

Seharusnya, Presiden marah terhadap kinerja menteri-menterinya, khususnya Sudirman Said, bukan terhadap Setya Novanto. Sebab, Fahri menjelaskan, Menteri ESDM sudah merugikan negara dengan lobi-lobi, antara lain mengizinkan PT Freeport Indonesia (PTFI) melakukan ekspor konsentrat tanpa sebelumnya membangun smelter di dalam negeri.

Apalagi, lanjut dia, Menteri ESDM sendiri sudah bersurat dengan bos Freeport McMoran Moffett tertanggal 7 Oktober 2015. Isi surat itu jelas-jelas memberikan lampu hijau bagi perpanjangan izin PTFI sebelum tenggat yakni tahun 2019, sesuai amanat UU Minerba.

Fahri pun menekankan, manuver-manuver Menteri ESDM tersebut merupakan bukti kegaduhan di internal Kabinet Kerja. (Baca: MKD tak Berdaya Berhadapan dengan Setya Novanto)

"Kabinet, yang sepertinya enggak keurus. Berantem (menteri-menteri) satu sama lainnya. Bertengkar saling bantah. Kan harusnya Presiden malu karena kabinetnya yang kacau. Kemarahan Presiden itu harusnya diarahkan kepada kabinetnya, anggota kabinetnya," ujar Fahri Hamzah saat ditemui awak media di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (10/12).

Masih terkait surat kontroversial tersebut, lanjut Fahri, Menteri ESDM pun patut diduga telah mencatut nama Presiden Jokowi. Dalam keterangannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tempo lalu, Menteri ESDM menyatakan bahwa surat itu dibuatnya atas persetujuan Presiden Jokowi.

Bahkan, Fahri menegaskan, surat Menteri ESDM itu telah dipublikasi Freeport McMoran sehari setelahnya, yakni pada 8 Oktober lalu. Sehingga, terkesan pemerintah RI mudah dimanfaatkan agar saham korporasi tambang emas terbesar di dunia itu naik.

"Tapi ada yang mencatut nama Presiden. (Menteri ESDM) bilang sudah konsultasi Presiden, bikin surat. Bilang, sudah ngomong ke Presiden, bikin izin. Harusnya itu yang Presiden marah, kalau enggak benar. Sebab, kalau Presiden tidak marah terhadap itu, jangan-jangan memang Presiden tahu keluarnya izin dan perpanjangan itu," tukas dia. (Baca: Jokowi Marah Besar Setelah Baca Transkrip Lengkap Rekaman)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement