REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemporv) DKI Jakarta mengaku siap mengambil alih manajemen angkutan umum selain Transjakarta. Ini dilakukan untuk membuat pelayanan transportasi publik yang lebih baik.
"Kalau memang mereka ingin gabung ya kita siap ambil," kata Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta Andri Yansyah, Senin (7/12) di Jakarta.
Namun, Andri mengaku pemerintah dalam pengambil alihan tersebtu pasif. Hal ini, katanya, dilakukan untuk menghindari permintaan yang bermacam-macam dari pemilik angkutan umum yang akan diambil alih tersbut.
"Tapi jangan kita yang minta, kalau gitu nanti rupiah perkilometernya bisa diatur-atur lagi," kata Adnri.
Meski demikian, Andri mengaku tidak masalah kalau nantinya angkutan umum selain Transjakarta beroperasi secara bersamaan. Katanya, itu untuk memberikan pilihan kepada masyarakat terkait angkutan umum yang akan mereka gunakan.
"Tapi kalau memang operasional mereka enggak nutup dan perlu disubsidi sama pemerintah ya kita siap, tapi kita yang ngendaliin," kata Andri.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang berniat mengambil alih manajemen seluruh angkutan umum di ibukota. Rencananya, manajemen angkutan ibukota akan diserahkan ke PT Transjakarta.
"Kita sudah tawarkan Juli kemarin, gabung saja dengan Transjakarta kami bayar rupiah per kilometer," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
