REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi Papua mendesak PT Freeport Indonesia untuk membangun fasilitas pemurnian mineral tambang atau smelter di Papua.
Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Fred Boray menyatakan, pemerintah daerah masih berpegang teguh atas rekomendasi dan kajian akademis yang telah dilakukan pemerintah pusat. Hasilnya, smelter masih sangat mungkin dibangun di Timika, Papua.
Fred juga menilai, adanya fasilitas pemurnian di Papua akan mendorong tumbuhnya industri lain di Papua. Sehingga, menurutnya, masyarakat Papua bisa berhenti menjadi konsumen semata dan beralih menjadi produsen.
"Freeport tidak mau bangun karena mereka itu pengusaha. Mereka berdalih soal infrastruktur yang belum ada. Tapi, kalau tidak dimulai sekarang, mau kapan lagi?" kata Fred, Kamis (3/12).
Soal ketiadaan infrastuktur penunjang yang dikeluhkan Freeport, Fred mengakui betul adanya. Pembangunan smelter di Papua akan membutuhkan cost lebih. Namun, Fred menegaskan bahwa dengan kekurangan tersebut pihaknya tetap mendesak Freeport untuk membangun smelter di Papua.
"Ini sebagai penggerak industri. Dengan segala kekurangan, kamu paksakan pembangunan smelter di Papua. Karena nanti otomatis industri lain akan tumbuh," kata Fred.
Saat dikonfirmasi VP Corporate Community Freeport Riza Pratama menjelaskan bahwa alasan utama Freeport enggan membangun smelter di Papua adalah alasan infrastuktur penunjang yang belum ada di Papua.
"Papua belum punya infrastuktur pendukung untuk membangun smelter seperti listrik, pengolahan limbah, dan lainnya," kata Riza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika