REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP menyatakan akan terus mengawal pengusutan kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua DPR, Setya Novanto. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah mengeluarkan anggota Fraksi PDIP Henry Yosodiningrat dari struktur keanggotaan MKD.

Politikus senior PDIP, Eva Sundari menyebut, perubahan komposisi dalam tubuh MKD wajar karena semua fraksi mempunyai kalkulasi politik masing-masing. Dia memberikan sinyal, kasus yang menyeret nama Ketua DPR RI ini tidak bisa dipandang remeh.

Ia tidak mempersoalkan penolakan MKD terhadap Henry Yosodiningrat. Anggota DPR RI yang juga aktivis antinarkoba itu dinilai MKD telah melanggar kode etik karena terbukti menyalahgunakan kop surat DPR RI. Henry diberi sanksi pemindahan tugas dari semula di Komisi II ke Komisi VIII selama setahun.

Eva mengatakan, partainya tidak akan memaksakan nama Henry untuk tetap bertahan dalam MKD. Dia mengakui, ada aturan yang melarang orang berperkara untuk tetap di MKD. Di samping itu, penolakan juga datang dari semua fraksi.

"Kan juga tidak bisa juga maksain kalau sudah satu melawan sembilan partai. Kan enggak bisa begitu," kata Eva Sundari saat ditemui di Cikini, Jakarta, Ahad (29/11).

Namun, Eva belum bisa memastikan siapa yang akan menggantikan Henry di keanggotaan MKD. Dia mengaku belum tahu bagaimana keputusan fraksi PDIP di DPR RI. "Biasanya fraksi tapi konsultasinya ke partai. Kayaknya sudah (fraksi berkonsultasi dengan DPP). Tapi jangan saya yang ngomong," ucap dia.

Eva menegaskan, PDIP tidak mempersoalkan kadernya yang mengisi kursi kosong Henry di MKD. Sebab, PDIP tetap akan bermanuver di dalam MKD agar semua pihak yang terkait kasus pencatutan nama Jokowi-JK tidak lolos untuk disidang segera.

Ia juga mendorong MKD agar mengusut kemungkinan tindak pidana dalam kasus ini. "Enggak penting lah siapa (yang menggantikan Henry Yosodiningrat). Yang penting adalah gaya bermain dan kemampuan bermain ketika nanti sidang itu lah," imbuh dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika