REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Umar Faroq menyatakan buruh yang ingin berunjuk rasa agar mengikuti pilihan hatinya saja. Apakah ingin mengikuti aksi unjuk rasa atau tidak, semuanya tergantung kata hati mereka. Sehingga ia merasa seharusnya tidak ada paksaan kepada para buruh untuk mengikuti unjuk rasa yang berlangsung di Kawasan Industri Pulo Gadung (KIP) pada 24 hingga 27 November.

Umar mengatakan supaya para perwakilan serikat buruh tidak melakukan pemaksaan kepada buruh untuk mengikuti aksi unjuk rasa. Menurutnya, unjuk rasa itu adalah hak asasi manusia sehingga tidak seharusnya dilakukan pemaksaan. 

"Biarkan unjuk rasa sesuai hati buruh.  Kalau mau ikut ya ikut, kalau tidak mau ya jangan. Biarkan buruh tentukan sendiri keinginannya. Sebab kalau dipaksa kan malah melanggar HAM," katanya.

Berdasarkan laporan sampai saat ini pun, untungnya belum ada aksi pemaksaan pada unjuk rasa buruh di KIP. Umar mengaku pihaknya belum menemukan aksi sweeping ilegal. Ia meyakini hal itu sebagai bukti koordinasi yang telah berlangsung baik antara kepolisian dan serikat buruh.

Menyikapi aksi unjuk rasa itu, Umar meminta para buruh sebaiknya berpikir realistis. Sebab aksi unjuk rasa memiliki dampak negatif yang bisa membuat investor batal menanamkan modalnya akibat situasi kurang aman. "Para buruh harus realistis karena saat ini kan masa-masa sulit. Investor banyak yang hengkang kalau banyak aksi seperti ini," jelasnya.

Diketahui pada tanggal 24 hingga 27 November para buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja bersatu dalam aksi unjuk rasa berskala nasional, termasuk di Pulo Gadung. Tuntutannya, ingin mencabut PP no 78 tahun 2015. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika