REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat mengadakan rapat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, pada Rabu (25/11).
Dalam pertemuan tersebut, salah satunya dibahas mengenai kemitraan Kota Bekasi sebagai daerah penyangga ibukota, yaitu transportasi massal Transjakarta.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menjelaskan, sebagai daerah penyangga ibukota, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana untuk memperluas jalur Transjakarta hingga ke Kota Bekasi.
"Nanti akan ada jalur khusus bagi bus Transjakarta menuju Kota Bekasi. Dan, akan ada subsidi juga," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/11).
Ia mengungkapkan, biasanya warga Kota Bekasi yang menggunakan armada Transjabodetabek atau angkutan perbatasan terintegrasi bustransjakarta (APTB) dikenakan tarif hingga Rp 10.000.
Menurutnya, dengan adanya bus Transjakarta masuk ke wilayah Kota Bekasi, transportasi tersebut diperkirakan akan lebih murah dari tarif APTB maupun Transjabodetabek.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai adendum perjanjian kerjasama Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dan pembahasan bantuan dana hibah.
"Ada beberapa kewajiban yang belum dilaksanakan seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, pembersihan air sampah yang bercecer di jalan. Ini yang akan dimasukkan ke dalam adendum perjanjian kerja sama," ujarnya.
Rahmat melanjutkan, adendum tersebut akan dimasukkan ke dalam perjanjian kerja sama antar kedua pemerintah daerah (Government to Government/G to G) yang akan diperbarui, bukan dengan pengelola TPST Bantargebang atau pihak ketiga.
Sementara itu, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tidak masalah dengan pengajuan dana bantuan yang mencapai triliunan tersebut. Sebab, pajak yang diterima oleh Pemprov DKI Jakarta juga berasal dari perusahaan di Kota Bekasi.
"Tidak masalah, asal dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya," kata Ahok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika