REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BP POM) akan mendukung penuh kesiapan sektor pangan dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015). Badan POM telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung seluruh industri pangan khususnya UMKM agar mampu bersaing di pasar ASEAN.

'' BPOM akan melakukan berbagai upaya agar industri pangan, utamanya UMKM memiliki daya saing yang tinggi, sehingga mampu bersaing di tingkat ASEAN, '' kata Kepala Badan POM, Roy Sapringga.

Menurut Roy, peran Badan POM dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN antara lain melakukan pembinaan teknis kepada pelaku usaha, penurunan tarif PNBP untuk UMKM, percepatan dan penyederhanaan perizinan, penganugerahan piagam bintang keamanan pangan, pengawasan preventif, dan penguatan kemitraan dengan stakeholder terkait.

Roy optimistis bahwa UMKM yang tengah tumbuh berkembang di Indonesia sangat potensial dan mampu bersaing di pasar global. "Tidak sulit memperoleh izin MD Badan POM, selama menerapkan cara produksi pangan yang baik. Kami akan menjemput bola untuk melakukan pembinaan agar mempermudah UMKM" tegasnya.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan program integrasi ekonomi dalam sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Pembentukan MEA yang akan mulai diberlakukan pada akhir tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan daya saing ASEAN di kancah dunia.

Arus pasar bebas mencakup barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan arus modal jelang MEA 2015 secara langsung membuat negara-negara di ASEAN termasuk Indonesia bersiap diri berkompetisi di berbagai sektor strategis. Seluruh sektor unggulan Indonesia termasuk sektor pangan menjadi perhatian seluruh elemen bangsa agar dapat bersaing di pasar global termasuk ASEAN.

Berbagai upaaya telah dilakukan mensikapi hal itu. Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (FTP UGM), misalnya. Bekerja sama dengan Asosiasi Profesi Keamanan Pangan Indonesia (APKEPI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), dan Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI) digelar talkshow dan deklarasi bersama kesiapan sektor pangan menghadapi MEA. kegiatan yang berlangsung pada 18 September 2015 di Auditorium FTP UGM ini, dibuka oleh Dekan FTP UGM, Prof Lilik Sutiarso dihadiri oleh sekitar 250 peserta dari praktisi industri, UMKM, akademisi, dan pemerintah.

Acara sesi pertama diawali dengan talkshow terkait kesiapan sektor pangan dalam menghadapi MEA 2015. Bertindak sebagai Narasumber adalah Pimpinan Badan POM, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan Kementerian Perindustrian. Pada sesi kedua disampaikan materi tentang Launching Lembaga Sertifikasi Profesi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan oleh LSP JMKP dan Soft launching Lembaga Sertifikasi Profesi Halal oleh LPPOM MUI. Selanjutnya dilakukan penyerahan sertifikat lisensi BNSP dan penandatanganan Deklarasi Kesiapan Sektor Pangan menghadapi MEA 2015.

Kepala Badan POM, Roy Sparringa saat tampil di talks show itu mengapresiasi kegiatan ini sebagai upaya mengawal kesiapan sektor pangan dalam menghadapi MEA 2015. Badan POM telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung seluruh industri pangan khususnya UMKM agar mampu bersaing di pasar ASEAN.

Dukungan Badan POM terhadap UMKM pangan telah dimulai sejak tahun 2013 dengan melakukan berbagai kegiatan peningkatan daya saing. Berdasarkan statistik Badan POM, regulatory assistant untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi ketentuan bahan tambahan pangan (BTP), pelabelan, cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB), kemasan dilakukan pada 1000 UMKM di 12 provinsi (2013), 846 UMKM di 14 provinsi (2014), dan target 1000 UMKM di 2015. Badan POM juga telah memfasilitasi pendaftaran produk pangan UMKM sebanyak 1.741 item nomor MD (2013), dan 904 item nomor MD (2014).

Monitoring dan evaluasi kemampuan UMKM juga dilakukan Badan POM terhadap 1000 UMKM di 12 provinsi (2013), dan 646 UMKM di 14 provinsi (2014). Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan lima teratas jenis pangan yang diproduksi UMKM adalah tepung dan hasil olahannya (38,54%), hasil olahan biji-bijian dan umbi (15,33%), hasil olahan ikan kering (10,06%), hasil olahan buah (7,59%), dan minuman ringan dan serbuk (6,35%).

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BBPOM di Yogyakarta turut berpartisipasi mengikuti Pameran dan Pojok Konsultasi dengan memberikan informasi dan edukasi tentang pendaftaran izin edar BPOM RI MD, izin pencantuman tulisan/logo halal pada label pangan, penggunaan bahan tambahan pangan, label kemasan pangan sesuai peraturan, parameter mutu dan keamanan pangan, dan CPPOB. Peserta tampak tertarik dan antusias untuk berkonsultasi dengan petugas dari BBPOM di Yogyakarta.

Sementara itu BNSP selaku instansi berwenang dalam sertifikasi profesi turut memberikan dukungan regulasi sertifikasi kompetensi dalam upaya peningkatan daya saing tenaga kerja di sektor pangan. Pada tahap awal implementasi MEA 2015 diprioritaskan pada 12 sektor termasuk produk berbasis agro, perikanan, dan kesehatan. Percepatan sertifikasi kompetensi menghadapi MEA terus diupayakan dengan mengembangkan LSP Pihak Ketiga dan/atau LSP Pihak Pertama pada 12 Sektor Prioritas. Pada 11 Februari 2015 telah dilakukan penyerahan Sertifikat Lisensi LSP Keamanan Pangan dari Ketua BNSP, Sumarna F. Abdurahman kepada Kepala Badan POM.

Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Perindustrian RI mendukung perkuatan industri pangan berbasis agro dan perikanan dengan dukungan lembaga riset dan uji pangan olahan sebanyak 2 Balai Besar dan 12 Balai Riset dan Standardisasi. Untuk memperkuat lembaga uji pangan olahan telah dibentuk Jaringan Lembaga Pengujian Pangan Olahan Indonesia (JLPPI) yang beranggotakan masing-masing Kementerian/Lembaga terkait.

Industri pangan merupakan andalan masa depan, karena didukung oleh sumber daya alam yang cukup potensial yang berasal dari sektor pertanian, perikanan/kelautan, peternakan, dan perkebunan. Data Kementerian Perindustrian mencatat pertumbuhan industri pengolahan pangan tumbuh sebesar 10,98% (2011), 10,33% (2012), 4,07% (2013), 9,54% (2014), dan 8,46% (Triwulan II 2015). Pertumbuhan industri pangan tersebut berkontribusi nyata terhadap PDB Nasional sebesar 5,41% (2014), dan 5,67% (2015).

Ikuti Whatsapp Channel Republika