REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden KH Hasyim Muzadi berpendapat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar jangan dicampuri dengan urusan politik.
"Saya berpendapat agar KPK jangan dicampuri politik, kenapa? karena kekuasaan eksekutif sekarang serba dikuasai partai politik," kata Hasyim dalam sebuah konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah di Jakarta, Kamis (12/11).
Mantan ketua umum PBNU itu pun berpendapat, dengan adanya konstelasi kekuasaan tersebut maka langkah yang paling tepat ialah dengan melakukan sterilisasi terhadap lembaga independen seperti KPK.
Dia berharap pihak eksekutif maupun legislatif bekerja sama menjaga KPK, bukan malah melemahkannya. Apabila hal itu sampai terjadi maka yang ada adalah mekarnya tindak pidana korupsi di Indonesia.
Hasyim juga mengingatkan, selama KPK masih berdiri maka selama itu pula serangan dan upaya pelemahan akan terus terjadi, baik dari kalangan individu maupun kelompok tertentu.
"Kita perlu memberikan dukungan moril kepada KPK agar bisa terus menegakan kepalanya dalam pemberantasan korupsi," tukas Hasyim mengingatkan.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai bahwa kinerja KPK saat ini perlahan mulai melemah dengan adanya tiga indikator. Pertama, kasus-kasus korupsi berskala besar tidak ditangani dengan baik, dan tidak pula dijadikan komitmen bersama dengan lembaga hukum terkait.
"Kita percaya ada (kinerja) dari kejaksaan, kepolisian, tapi kita agak pesimis jika harus menuntaskan sebuah kasus korupsi tanpa peran institusi KPK," tutur Haedar.
Kedua, Adanya stagnasi dalam proses hukum kasus korupsi sehingga terkesan berlarut-larut dan dibiarkan. Ada indikasi lamanya proses tersebut akibat adanya intervensi politik dalam kasus yang sedang diproses.
Ketiga, adanya dugaan pelemahan KPK secara sistematis melalui revisi UU yang sempat mencuat beberapa waktu lalu. "Kita juga tidak ingin KPK mengalami pelemahan secara sistematis. seperti sekarang, kita tidak tahu sampai kapan akan terus menunggu pengumuman pimpinan baru KPK," ujarnya menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika