REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istana menjawab keresahan para kepala daerah yang meminta kejelasan soal tindaklanjut penerapan tiga kartu sakti, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana menegaskan, tiga kartu yang masuk dalam program perlindungan sosial tersebut tetap berjalan. "Dalam rapat terbatas pada 7 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo meminta dilakukan percepatan pendistribusian KIS, KIP dan KKS," kata Ari lewat pesan singkat pada Republika.co.id, Senin (26/10).

‎

Pemerintah mendistribusikan 88,2 juta KIS, yang ditargetkan selesai pada November 2015. S‎aat ini, sudah ada 44,4 juta kartu yang sudah selesai diverifikasi dan divalidasi. S‎isanya 43,8 juta akan selesai pada November 2015. Sementara untuk Kartu Indonesia Pintar, pemerintah mendistribusikan 20,3 juta. Sudah selesai diverifikasi dan validasi sebanyak 18,15 juta jiwa.

Namun demikian, terkait kendala yang ditemukan terkait penerapan kartu sakti tersebut di lapangan, Ari memandang hal itu lebih tepat jika dijawab oleh Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Sebelumnya, gubernur se-Indonesia mendesak kejelasan dan kepastian pembagian Kartu Sakti yang menjadi program Presiden Joko Widodo di masing-masing daerah. Hal ini mereka sampaikan dalam pra-Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digelar di Bali, Jumat (11/9).

"Presiden bulan lalu misalnya sempat mendistribusikan kartu sakti untuk satu desa di Bali, namun belum ada tindak lanjut untuk desa lainnya sampai saat ini. Ini menimbulkan kecemburuan desa lainnya," kata Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika di Denpasar, Jumat (11/9).

Ikuti Whatsapp Channel Republika